• Call: +62 8999 40 8999
  • Mail:info@cerdas.co.id

Naturalisasi (Permohonan Kewarganegaraan)



Naturalisasi adalah Permohonan Kewarganegaraan. Seperti halnya yang telah dialami oleh seorang striker Tim Garuda Christian Gonzales asal Uruguay baru-baru ini. Penantian panjang Cristian Gonzalez menjadi Warga Negara Indonesa (WNI) akhirnya berakhir sudah. Setelah menunggu empat tahun lamanya, Gonzalez resmi menjadi WNI dari jalur naturalisasi pemain yang diajukan PSSI kepada Pemerintah RI.

Berikut adalah seluk beluk hukum tentang naturalisasi yang kami himpun dari beberapa situs lain.

Pewadahan Dalam Hukum

Dalam naskah asli UUD 1945, masalah kewarganegaraan diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa

“Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang.”

Selanjutnya ayat (2) menyatakan

“syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Ketentuan semacam ini memberikan penegasan bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warganegara, sedangkan bagi orang bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan undang-undang.

Dalam sejarah perjalanannya, Pasal 26 UUD 1945 telah menimbulkan dua persoalan sosilogis di bidang hukum kewarganegaraan yaitu (a) pemahaman “orang-orang bangsa Indonesia asli”, yang dalam dataran hukum sulit untuk dilacak atau dibuktikan, karena yang disebut “bangsa asli” sering hanya dikaitkan dengan aspek fisiologis manusia seperti warna kulit dan bentuk wajah; dan (b) konsep tersebut mengindikasikan adanya 2 (dua) kelompok warganegara, yaitu warganegara kelompok pribumi dan non pribumi yang pada akhirnya berakibat pula pada pembedaan perlakuaan pada warganegara (Samuel Nitisapoetra, 2002: 40).

Kedua persoalan tersebut dalam tingkat pelaksanaan lebih melanjut melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya telah menimbulkan penegakan hukum kewarganegaraan yang diskriminatif. Bagi golongan pertama (pribumi) secara otomatis sudah menjadi warganegara Indonesia tanpa melalui upaya hukum apapun. Sementara bagi golongan kedua (nonpribumi) untuk disebut sebagai warganegara Indonesia harus melakukan upaya-upaya hukum yang tertentu yang memakan waktu, biaya, dan tenaga yang relatif besar sebagai akibat birokrasi yang berbelit-belit.

Oleh karena itu, Pasal 26 UUD 1945 tersebut harus diamandemen. Menurut Samuel Nitisapotera amandemen itu merupakan salah satu langkah untuk meluruskan makna dalam pikiran yang tertuang pada Pasal 26 UUD 1945 tentang kata “orang Indonesia asli.” Pelurusan saat ini menjadi penting karena penafsiran pasal ini telah bergeser ke arah diskriminasi rasial dengan menempatkan yang disebut “orang-orang bangsa lain” sebagai bangsa asing yang layak ditempatkan di kelas dua. Amandemen ini lebih diarahkan untuk menyempurnakan bahasa yang dipakai dalam penulisan pemikiran tentang warganegara. Kalau dalam UUD 1945 memakai kata “orang Indonesia asli”,maka diusulkan dalam amandemen untuk dipakai kalimat dengan perspektif hukum, yaitu original born citizen, keaslian berdasarkan tempat kelahiran (Samuel Nitisapoetra, 2000: 41).

Kewarganegaraan Karena Naturalisasi

Ketentuan UU No. 62 Tahun 1958 pada prinsipnya mempergunakan asas ius sanguinis. Namun dalam berbagai hal asas ius soli juga dipergunakan, yaitu jika: (a) orang lahir di wilayah Republik Indonesia akan tetapi kedua orang tuanya tidak diketahui (Pasal 1 huruf f); (b) Orang yang diketemukan di wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya (Pasal 1 huruf g); (c) orang yang lahir di wilayah Republik Indonesia jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewargenagraan atau selama kewarnegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui (Pasal 1 huruf h); dan (d) orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapatkan kewarganegaraan ayah atau ibunya, dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu (Pasal 1 huruf i).

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka nampak sekali bahwa UU No. 62 Tahun 1958 juga mempergunakan asas ius soli. Asas semacam ini juga dipergunakan dengan maksud untuk menghindari terjadinya apatride bagi orang-orang yang kebetulan ada di wilayah Republik Indonesia yang status kewarganegaraannya tidak jelas, terutama bila ditinjau dari status kewarganegaraan orang tuanya.

Dalam UU No. 62 Tahun 1958 juga ditentukan bahwa salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia adalah dengan jalan pewarganegaraan (naturalisasi). Kewarganegaraan karena pewargenagaraan diperoleh dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan itu. Pewarganegaraan diberikan (atau tidak diberikan) atas permohonan. Instansi yang memberikan pewarganegaraan itu ialah Menteri Kehakiman.

Untuk mengajukan permohonan pewarga-negaraan, pemohon harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Sudah berumur 21 tahun;
  2. Lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah itu selama sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut;
  3. Jika ia seorang laki-laki yang kawin, medapat persetujuan isteri (isteri-isterinya);
  4. Cukup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan Republik Indonesia;
  5. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  6. Membayar pada Kas Negara uang sejumlah antara Rp 500,- sampai Rp 10.000,- yang ditentukan besarnya oleh Jawatan Pajak tempat tinggalnya berdasarkan penghasilan-nya tiap bulan yang nyata dengan ketentuan tidak melebih penghasilan nyata sebulan;
  7. Tidak mempunyai kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraannya apabila ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut ketentuan hukum dari negara asalnya atau menurut ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Proses pewarganegaraan tersebut kadangkala memakan waktu lama karena tidak adanya peraturan yang mengatur tata cara jangka waktu penyelesaian permohonan pewarganegaraan pada masing-masing instansi yang terkait dengan proses tadi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dikeluarkan Surat Menteri Sekretaris Negara tanggal 16 September 1961 No.F/III/2008/B.24/65 tentang penyelesaian permohonan warganegara asing untuk menjadi warganegara Indonesia dengan lancar dan tidak memakan waktu yang lama. Kebijaksanaan tersebut kemudian diubah dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk melaksankan keputusan presiden tersebut, maka dikeluarkan Instruksi Menteri Kehakiman No. M.03-UM.09-03-80 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1980 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Instruksi tersebut berisi bahwa kepada semua pengadilan negeri, semua Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, dan semua Kepala Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi di seluruh Indonesia untuk melaksanakan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1980 menurut bidangnya masing-masing dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Demi kelancaran, kecepatan, dan pengamanan pelaksanaan keputusan presiden, dibentuk tim gabungan dari pusat yang ditugaskan ke daerah tertentu. Keanggotaan tim gabungan terdiri antara lain pejabat-pejabat Departemen Kehakiman, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, BAKIN, dan lain-lain.

Selain menyederhanakan syarat-syarat dan tata cara permohonan, surat tersebut juga mengatur tentang peranan pengadilan negeri. Ditentukan bahwa sejak 4 bulan diajukan permohonan tersebut dan telah memperoleh verifikasi kebenarannya, maka Ketua Pengadilan Negeri menguji kecakapan pemohon tentang bahasa Indonesia dan pengetahuan sejarah Indonesia. Setelah segala sesuatunya dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka berkas permohonan dikirim ke Departemen Kehakiman selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima permohonan dan dilakukan pemeriksaan kembali semua berkas pemohon. Jika ada kekurangan, maka dapat dilengkapi.

Pemeriksaan berkas di atas untuk memenuhi persyaratan politik dan yuridis yang ditentukan. Setelah itu, Departemen Kehakiman meneliti berkas permohonan yang memenuhi syarat dan diteruskan kepada presiden untuk memperoleh keputusan. Tembusan surat pengantar beserta berkas-berkasnya disampaikan kepada Kepala BAKIN. Selanjutnya, Kepala BAKIN meneliti dan menilai permohonan itu lalu menyampaikan pertimbangan kepada presiden. Penyelesaian tahap ini dalam waktu 14 hari sejak diterimanya berkas permohonan. Presiden memberikan keputusan dengan mempertimbangkan bahan-bahan dari BAKIN. Jika permohonan ditolak, Departemen Kehakiman memberitahukan penolakan kepada pemohon dengan memberikan tembusan kepada Kepal BAKIN, Ketua Pengadilan Negeri, dan Bupati/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Petikan Keputusan Presiden selambat-lambatnya 7 hari setelah keluarnya Keputusan Presiden tentang pengabulan pewargane-garaan oleh Sekretariat Negara harus sudah disampaikan kepada pengadilan negeri setempat. Salinan Keputusan Presiden disampaikan kepada Menteri Kehakiman, yang selanjutnya bersama-sama dengan tembusan surat pengantar menyampaikan keputusan tersebut kepada pemohon. Dengan dikabulkannya permohonan pewarganegaraan tersebut, maka pengadilan negeri melakukan pengambilan sumpah atau janji setia pemohon terhadap negara Republik Indonesia dan diikuti dengan pembuatan berita acara. Berita acara tersebut bagian yang asli diberikan kepada pemohon, sementara tembusan dibuat rangkap 3 untuk disampaikan kepada Departemen Kehakiman, Sekretariat Negara, dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dari proses tersebut nampak bagaimana usaha pemerintah untuk mempercepat proses pewarganegaraan dengan memberikan batas waktu tiap tahap penyelesaian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Selain mempercepat proses, nampak bahwa titik berat pertimbangan beralih kepada BAKIN, yang menunjukkan bahwa pewargane-garaan tidak sekadar berdimensi hukum, tetapi juga menyangkut masalah keamanan (B.P. Paulus, 1983: 215-216). Menurut Gouw Giok Siong, proses tersebut tidak mengalami perubahan yang fundamental karena tetap eksekutif yang menentukan (Gouw Giok Siong, 1983: 97).
(Sumber : http://hukum.uns.ac.id, Diakses tanggal 19 Desember 2010)

Sedangkan berdasarkan keterangan yang kami himpun dari situs Kementrian Hukum dan HAM DKI Jakarta, http://www.kumham-jakarta.info tentang syarat administratif naturalisasi atau permohonan kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

Permohonan Kewarganegaraan (Naturalisasi)

  1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
  2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
  3. Sehat jasmani dan rohani;
  4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
  6. Jika dengan memperoleh Kewarga negaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
  7. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap; dan
  8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
  9. Membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau Perwakilan RI di luar negeri dengan sekurang-kurangnya memuat :
    * Nama lengkap;
    * Tempat dan tanggal lahir;
    * Alamat tempat tinggal;
    * Kewargenegaraan Pemohon;
    * Nama lengkap suami atau istri;
    * Tempat dan tanggal lahir suami atau istri, serta;
    * Kewarganegaraan suami atau istri.
  10. Permohonan tersebut dilampiri dengan :
  • Foto copy kutipan akte kelahiran Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Foto copy kutipan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Warga negara Indonesia suami atau istri Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Foto copy kutipan akte perkawinan/buku nikah Pemohon dan suami atau istri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  • Surat keterangan dari kantor imigrasi tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemo hon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
  • Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempat tinggal Pemohon;
  • Surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerang kan bahwa setelah Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraannya negara yang bersangkutan;
  • Pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas, dan
  • Pas poto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar.
  • Nama lengkap;
  • Tempat dan tanggal lahir;
  • Alamat tempat tinggal;
  • Kewargenegaraan Pemohon;
  • Nama lengkap suami atau istri;
  • Tempat dan tanggal lahir suami atau istri, serta;
  • Kewarganegaraan suami atau istri.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
Ladbrokes Review L.BetRoll
BetFair F.BetRoll UK Bookies